Saya Tidak Akan Pilih Calon Legislatif Partai Koalisi Merah Putih

Saya Tidak Akan Pilih Calon Legislatif Partai Koalisi Merah Putih . Saya ini rakyat biasa yang tidak mengerti politik. Namun demikian, saya bahagia mengikuti perkembangan politik di negeri sendiri, sehingga sedikit tahu jikalau ada dagelan-dagelan politik yang menggelitik.

Alhamdulillah saya mempunyai blog ini. Dengan demikian, saya dapat menyebarkan energi positif, pesan-pesan susila dan curhat apa saja yang saya mau. Kali ini saya memberikan pada dunia bahwa saya sangat bahagia dikala diberlakukan pemilihan kepala kawasan eksklusif (Pilkadal) oleh rakyat. Setidaknya saya dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin pilihanku di daerahku. Saya tidak akan pernah menentukan calon Gubernur, Bupati atau Walikota yang diperkirakan banyak KKN. Uang sogokan berapa pun bagi saya tidak pernah dapat mempengaruhi pilihan hati nurani. Jika saya menentukan si A, maka mau tidak mau saya harus mempengaruhi seluruh keluargaku dari keluarga orang tuaku dan keluarga mertuaku termasuk teman-teman lingkunganku biar menentukan si A.

Pemilihan Kepala Daerah secara eksklusif oleh rakyat merupakan hak demokrasi seluruh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang ingin menjadi pemimpinnya, bukan diwakilkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok. Sehingga system ibarat ini akan menciptakan pemilik modal yang akan selalu menang, itu pasti. Apa yang dikatakan Ahok, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dll. dalam menanggapi UU Pilkada yakni benar.

Kini, sesudah dewan perwakilan rakyat mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada pada 26 September 2014, saya merasa kecewa berat. Pasalnya, dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPRD. Hak demokrasi saya dikebiri dan dijegal oleh DPR. Mereka bilang katanya demokrasi terwakilkan. PD banget mereka seperti yakin bahwa rakyat sepenuhnya masih percaya pada wakilnya di parlemen.

Penggagas yang getol dan rempong mengubah system itu yakni mereka yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Kubu Prabowo. Mereka mengatasnamakan rakyat dan berlindung pada legalitas konstitusi. Maka dari itu, sebagai unjuk kecewa, saya selamanya tidak akan pernah menentukan calon anggota legislative dari Partai Koalisi Merah Putih yang di dalamnya yakni Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS, PAN, dan Demokrat. Sealamanya sebelum system berubah ke pilkada langsung, sekalipun anak saya sendiri, saya tidak akan memilihnya.

Pak Muladi bilang, Pilkada eksklusif banyak mudaratnya. Saya bilang Pilkada oleh DPRD mudarat semua. Calon Bupati/Walikota dan Gubernur menyogok DPRD untuk memilihya. Kumpulkan saja mereka di suatu hotel kemudian diberi amplop segepok uang, jadilah ia kepala daerah. Selanjutnya mereka yang terpilih diperalat, dijadikan mesin ATM, dan lahan perundingan kotor dalam memuluskan setiap Perda yang dibuat. Kembali ke Orde Baru bagi saya bukan pilihan, namun sebaliknya yakni trauma stadium lanjut. Semakin jelas, dewan perwakilan rakyat tidaklah memikirkan rakyat. Berlindung pada konstitusi, mereka sibuk mencari pembenaran-pembenaran biar rakyat dapat menerimanya.

Quo Vadis Demokrasi Indonesia?