Arah Pembangunan Pendidikan di Indonesia . Pendidikan kita rasanya mirip sedang sakit. Kualitasnya memprihatinkan, bukan saja bila dilihat dari banyak sekali hasil survey Lembaga Survey Internasional, tetapi juga dari fakta dan realitas perihal rendahnya kemampuan para lulusan sekolah kita dalam menghadapi dan menuntaskan banyak sekali persoalan.
Sekolah kita bukan menjadi kawasan yang sempurna untuk menyiapkan insan unggul, menjadi pemimpin umat yang berhasil, tetapi justru sarat masalah. Bahkan, ada sekolah yang tidak lagi kondusif untuk menitipkan putra-putri kita.
Persoalan regulasi yang sering tumpang tindih dan implementasi yang tidak jelas, akad dan kompetensi para pengambil kebijakan dan pelaksana di bidang pendidikan yang buruk, serta rendahnya standard pelayanan minimal pendidikan menjadi penyebab utama rendahnya mutu pendidikan kita, bahkan mengakibatkan pendidikan arahnya tidak jelas, bahkan seolah tanpa arah.
Peraturan Pemerintah yang mengatur Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu Pendidikan Nasional) menjadi alasannya ialah utama tidak efektif dan efisiensinya pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kemdikbud pada pemerintahan sekarang. Urusan guru tersebar di semua direktorat, semua direktorat jenderal mengurusi guru. Saat itu, mendikbud menyatakan pemikirannya bahwa mengurusi guru yang diibaratkan jalan tol, semakin banyak pintu tol, perjalanan kendaraan beroda empat semakin lancar, sungguh pikiran yang menyederhanakan persoalan, sesaat, dan berakibat fatal. Urusan guru tidak semakin baik, justru semakin ruwet, dan tumpang tindih. Guru kini banyak tertekan dan stress.
Berbagai program dan atau pelaksanaan pendidikan tidak dirancang dengan baik dan komprehensif. Permasalahan lahir dan tumbuh bertubi-tubi. Kementerian sering bertindak sebagai pemadam kebakaran dan reaktif. Misalnya pelaksanaan UN tahun 2014, Kurikulum 2013, pembinaan guru, pemanfaatan anggaran pendidikan, sertifikasi, uji kompetensi, pembayaran TPG, guru honorer, dan sebagainya.
Pengurus Besar PGRI untuk memperlihatkan pemberian anutan semoga pendidikan ke depan lebih baik, sedang menyiapkan sebuah buku Arah Pembangunan Pendidikan di Indonesia. Buku ini dibutuhkan sanggup membantu pemerintahan gres nanti semoga pembangunan pendidikan lebih baik lagi, terutama dalam mengelola guru. Guru harus dikelola oleh sebuah Direktorat Jenderal yang khusus menangani guru, dilarang lagi tersebar di banyak sekali direktorat jenderal mirip ketika ini. PGRI juga meminta semoga Presiden yang akan tiba sanggup menentukan Menteri Pendidikan yang tepat. Selanjutnya mendikbud yang akan tiba sanggup menentukan pejabat pendidikan yang tepat, terlebih para staf ahlinya. Jangan hingga mereka dengan pikiran-pikirannya yang liar dan absurd justru punya andil merusak pendidikan.
Oleh : Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI
(Suara Guru, Edisi September – Oktober 2014).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar